Pasalnya, penambahan peralatan untuk normalisasi Kali Porong sudah menjadi komitmen BPLS saat presentasi di hadapan Bupati Win Hendrarso, Jasa Tirta, Balai Besar Brantas, dan perwakilan warga yang tinggal di sekitar Kali Porong.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pengairan Sidoarjo, Setyo Basukiono, salah satu orang yang menyesalkan pernyataan BPLS itu. Menurut dia, BPLS harus tetap merealisasikan komitmen untuk menambah eskaponton di Kali Porong.

"Apapun alasannya, BPLS harus menambah eskaponton, karena itu sudah menjadi komitmen," tegasnya.

Saat pertemuan dengan Bupati Sidoarjo, kata Basukiono, BPLS akan menambah minimal 6 eskaponton. Penambahan eskaponton dilakukan untuk mempercepat normalisasi Kali Porong. Kenyataannya, sampai saat ini BPLS baru menambah 3 eskaponton dari 6 unit yang sudah dioperasikan.

"BPLS harus menambah eskaponton untuk mempercepat normalisasi Kali Porong," ucap Basukiono.

BPLS mengaku kesulitan mendapat pinjaman eskaponton. Alasannya, resiko kerusakan eskaponton sangat tinggi sehingga para pemilik eskaponton enggan meminjamkan barangnya jika digunakan untuk mengeruk endapan lumpur. Humas BPLS Ahmad Zulkarnain kemarin menampik kalau pihaknya belum bisa memenuhi eskaponton karena tidak ada dana. Dia menegaskan, pihaknya tidak keberatan membayar sewa Rp 350.000/jam. Namun kendalanya, saat ini sulit mencari eskaponton yang membawa eskavator ke tengah sungai untuk mengeruk lumpur.

"Kalau eskavatornya siap, tapi kami masih kesulitan mencari eskaponton," ujar Zulkarnain.

 

(Sindo; hal. 16)